Skip to main content

Tingkatkan Kenyamanan Wisatawan Melalui Dukungan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di KSPN Borobudur





Jawa Tengah,Teropongtimeindonesia.com - Kamis (13/2/2020) telah digelar acara Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dalam rangka peninjauan infrastruktur dan Transporatasi di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah di Balkondes Borobudur dengan menghadirkan para mitra kerja dari Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa dan Transmigrasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah. Borobudur merupakan salah satu dari 5 KSPN super prioritas dan saat ini didorong agar rencana penataan dan percepatan programnya dapat selesai tepat waktu, tepat sasaran serta membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya dan juga peningkatan kunjungan wisatawan.

Adapun peran Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR adalah memperlancar konektivitas dari dan menuju borobudur dengan peningkatan jalan nasional di KSPN Borobudur melalui paket preservasi dan pembangunan. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII, Akhmad Cahyadi menyebutkan ada 7 paket yang akan dilaksanakan pada TA 2020 untuk mendukung KSPN Borobudur, yaitu 2 di Provinsi D.I.Yogyakarta dan 5 di Provinsi Jawa Tengah dengan total nilai anggaran Rp. 444 Miliar. 2 paket bahkan sudah terkontrak sisanya 5 paket sedang dalam proses lelang.

Paket preservasi dan pembangunan di KSPN Borobudur Di Jawa Tengah mencakup: Paket Preservasi Jalan Pringsurat – Secang – Keprekan, Preservasi Jalan Keprekan – Muntilan – Salam (Batas D.I.Yogyakarta), Preservasi Jalan Keprekan – Borobudur, Rehabilitasi Jalan KSPN Borobudur dan Pembangunan Jembatan Kali Progo cs. Adapun di D.I.Yogyakarta mencakup: Preservasi Jalan Yogyakarta – Tempel – Pakem – Prambanan serta Pelebaran Jalan Sentolo – Nanggulan – Dekso.

“Di D.I.Yogyakarta sudah terbangun Bandara NYIA di Kulon Progo. Untuk meningkatkan aksesibilitasnya maka jalan-jalannya kita perlancar dari Bandara NYIA ke Wates – Sentolo – Dekso – Klangon - dan akhirnya Borobudur” ujar Akhmad Cahyadi. Kawasan Borobudur dapat diakses melalui 4 gerbang yaitu di Palbapang, Blondo, Kembanglimus dan Klangon.

“Pada prinsipnya kita manfaatkan ruang milik jalan yang ada. Jalan aspalnya kami usahakan sesuai standar yaitu 7 meter ditambah trotoar di kanan dan kiri masing-masing 2 meter. Beberapa ruas dilengkapi lintasan sepeda dan trotoarnya didesain agar nyaman yang dilengkapi kursi taman, tempat buang sampah, bunga dan pohon rindang serta dapat diakses dengan nyaman oleh difabel” imbuhnya. Yang unik, trotoar yang akan dikerjakan nantinya menggunakan material batu andesit yang cukup langka.

Kolaborasi Ditjen Bina Marga dan Cipta Karya juga dilakukan dalam desain penataan kawasan. Dari desain penataan yang ada akan menyatukan kawasan Candi Borobudur dengan Candi Pawon dan Candi Mendut yang jika ditarik garis imajiner akan berada pada satu garis lurus. Dari peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan sky walk oleh Ditjen Cipta Karya akan tersambung dengan jembatan Kali Progo yang akan dibangun oleh Ditjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII) yang menghubungkan dengan kawasan Candi Pawon.

“Kami akan membangun jembatan pejalan kaki Kali Progo dengan bentang 120 meter dengan lebar 2 meter yang kokoh kuat dan artistik. Kita juga mengevaluasi jika suatu saat Jembatan Kali Progo penuh dilalui orang karena ada even tertentu, maka kita siapkan agar konstruksinya kuat. Hal ini untuk mengantisipasi adanya kecelakaan jembatan ambruk”

Berbeda dengan jembatan gantung pejalan kaki judesa, jembatan pejalan kaki Kali Progo ini merupakan jembatan rangka baja lengkung. Adapun estetika bentuk desain jembatan ini dikoordinasikan dengan Ditjen Cipta Karya agar selaras konsepnya, namun struktur jembatan telah ditentukan oleh Ditjen Bina Marga sesuai spesifikasi.

Target pelaksanaan paket-paket tersebut menurut Akhmad Cahyadi dapat diselesaikan dalam 1 tahun anggaran yaitu 2020. Namun ia melihat realisasi di lapangan dan jadwal terkontrak. Salah satunya mengingat trotoar yang menggunakan material batu andesit sedangkan produsen materialnya tidak banyak di seluruh Indonesia sehingga diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.

“Ini menyangkut seni juga dari desain artistik sehingga tidak gampang pekerjaannya dan harus dilaksanakan dengan hati-hati menggunakan kualitas material premium sesuai spesifikasi. Jika kontrak cepat (selesai lelangnya) maka kita selesaikan akhir tahun namun bila kontraknya mundur (karena ada kendala dalam lelang) maka akan kita usulkan untuk dilakukan perpanjangan waktu melalui paket Multi Years”.

Dengan dukungan infrastruktur Ditjen Bina Marga ini Akhmad Cahyadi mengharapkan wisatawan lokal maupun manca negara yang ke borobudur dapat menikmati kawasan wisata candi dengan lebih nyaman sehingga akan mendorong mereka untuk tinggal lebih lama. Efek berantainya yaitu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan ini melalui tumbuhnya usaha barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.

Humas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII
Email: hukum.kompu.bbpjn7smg@gmail.com
SMS/WA Layanan Informasi dan Pengaduan: 0813 1234 5152
Facebook/Instagram/Twitter/Youtube: @infobbpjn7

Comments

Popular posts from this blog

MENUJU INDONESIA BARU MELALUI DEMOKRASI

Baru saja Rakyat Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil yang baru saja berlangsung pada tanggal17 April 2019, dalam pilpres kali ini ada 2 pasangan calon yang bersaing untuk merebut siggasana presiden dan wakil presiden RI yakni pasangan Jokowi-Makruf sekaligus sebagai petahana yang mendapat no urut 01 dan pasangan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pada pemilu kali ini persaingan begitu panas antara kedua tim paslon, belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan pilpresdi Indonesia situasi yang seperti ini. Dimulai sejak sebelum penentuan masa kampanye sampai detik-detik terakhir perhitungan suarahasil pilpres situasi makin panas. Pasangan Jokowi-Makruf sebagai petahana sebenarnya sangat diuntungkan dalam situasi ini, karena tidak mengajukan cuti pada saat pelaksanaan proses pemiihan presiden otomatisdapat menggunakan fasilitas negarauntuk kepentingan kampanyenya, ditambah lagi dengan dukungan Aparat Sipil Negar…

JAMAAH TABLIGH KELOMPOK ISLAM TERBESAR DI DUNIA

Anggota Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H). Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam’iyah Islamiyah fakultas syari’ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M. <> Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren  Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Ken…

PP No. 11/2019: Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent…