Selasa, 25 Februari 2020

Problematika Pilkades Serentak 2020 di Kabupaten Bekasi.



BEKASI,Teropongtimeindonesia.com- Pilkades serentak di gelar di beberarapa wilayah di Jawa barat, diantara nya Kab.Karawang yang sudah di gelar minggu 22/02/2020, sebanyak 32 Desa kemudian Kabupaten Bekasi yang akan menggelar pilkades serentak pada 20 April mendatang ,sebanyak 17 Desa,(25/2/2020).

Hal tersebut berdasarkan surat edaran Bupati No 141/SE-37/DPMD/2019. Tentang Pelaksanaan  Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019, Dan Surat No 005/ BPD-STM/1/2020 Perihal Musyawarah Desa.

Sedangkan Pilkades serentak 17 Desa yang akan di gelar telah menuai protes dari beberapa masyarakat Desa Setiaasih, permasalahan tersebut muncul di karenakan  terbitnya surat yang di kirim DPMD Kabupten Bekasi No 141/38- DPMD/ 2019 ke Pemerintahan Desa Setiasih, perihal perubahan Status Desa Setiaasih Kecamatan Tarumajaya menjadi Kelurahan .
Sementara dari beberapa warga dan tokoh masyarakat Desa Setiaasih dari Salah satu tokoh masyarakat yang tidak may dipublikasikan namanya mengatakan kepada Media Hukum Indonesia dan Koran Republik bahwa, "Saya menilai ini banyak kejanggalan yang di temui dari beberapa surat... yang Pertama surat Edaran Bupati yang sudah di terima di setiap Desa.. salah satunya Desa Setiaasih yang bisa menggelar Pilkades serentak dari 17 Desa dan Desa Setiaasih tercatat nama Desa nya serta anggaran yang sudah di alokasikan sebesar Rp 381.813.000 ( Tiga Ratus Delapan puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah), tetapi sampai saat ini belum di bentuk panitia Pilkades dan ini karena adanya surat yang di kirim dari DPMD Kab.Bekasi tersebut.. menurut saya ini sangat rancu.. karena semula surat edaran Bupati menyatakan bahwa Desa Setiaasih ikut serta dalam Pilkades serentak..yang menjadi pertanyaan besar adalah.. dengan acuan Apa, DPMD bisa menerbitkan surat Status peralihan Desa ke Kelurahan," pungkasnya.

Meminta Penjelasan dan Pertanggung Jawaban

Sekjen LSM Kampak Mas RI Kab.Bekasi ( Ujang HS) menanggapi Perihal Pilkades serentak  17 Desa di Kab.Bekasi,di kantornya Kp. Caringin Desa Sukajadi Kec.Sukakarya Kab.Bekasi. Kepada wartawan Ujang HS mengatakan" Pilkades serentak 17 Desa di Kab. Bekasi saat ini menuai protes dari salah satu Desa yaitu Desa Setiaash yang tidak turut serta karena status peralihan menjadi Kelurahan perlu dan  harus di gali serta di kaji secara mendalam, karena Surat Edran Bupati No 141/SE-37/DPMD /2019 dan surat No 005/BPD-STM /1/2020.dan ini sangat jelas bahwa Pikades serentak akan di gelar sebanyak 17 Desa di Kabupaten Bekasi, ucapnya.

Tapi sangat mengherankan kepala DPMD yang baru Dra.Hj.Ida Farida, M.Si menerbitkan dan mengirimkan surat  No 141/38-DPMD/2019...Dengan sebagian isi nya bahwa status Peralihan Desa Setiaasih menjadi kelurahan dan Pemilihan Kepala Desa Setiaasih ditiadakan, dan acuan apa .. dasar  apa sudah jelas atau baru kajian saja, sudah terbit belum perdanya.. dan yang saya heran di surat edaran sudah tertera anggaran untuk pilkades Desa setia Asih dan anggaran pun sudah di alokasikan, dan ini patut di pertanyakan ada apa dengan Kepala DPMD Kab. Bekasi , terang  Ujang.

Masih kata Ujang, Dan Kami dari LSM Kampak Mas RI dan Laskar NKRI akan segera melayangkan surat ke Komisi I DPRD Kab.Bekasi dan DPMD Kab.Bekasi agar jelas benderang, jangan sampai ada kepentingn di balik ini semua,Tegas mereka.

Sementara dilokasi berbeda Ketua Umum LSM LPKN (Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara) Irwan Awaluddin.SH pun Angkat bicara saat Media Hukum Indonesia dan Koran Republik meminta tanggapannya terkait akan fenomena tersebut dikantornya (24/2/2020) mengatakan,"Permasalahan yang muncul diduga karena kurangnya Komunikasi dan Koordinasi secara intensif antar Sekda dan Dinas DPMD serta Dinas lainnya yang terkait sehingga menimbulkan kerancuan , keraguan dan kekisruhan dimasyarakat yang cenderung membingungkan, Hal tersebut menunjukan rendahnya kapasitas dan Integritas para pejabat dilingkungan kepemerintahan diKabupaten Bekasi sehingga lebih menonjolkan ketidak cerdasan dan ketidak mampuannya didalam melakukan pelaksanaan PilKades Serentak," Tegasnya.

"Seyogyanya ..jauh-jauh hari sudah direncanakan dan dirapatkan dengan matang sehingga tidak terjadi Disenting opinion antara keputusan Bupati dan Dinas selaku bawahannya yang menyebabkan Keputusan Bupati terkesan Sumir dan Dinas terkesan lakukan Abuse of Authority , Hal tersebut sangat berbahaya dan harus segera diklarifikasi pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi secepatnya agar kerancuan tak cepat berubah menjadi kekacauan yang berkepanjangan sehingga menjadi Preseden Buruk bagi dunia perpolitikan diKabupaten Bekasi..mengingat dana yang digulirkan untuk Pilkades serentak bersumber dari rakyat bilamana hal tersebut dibiarkan berlarut-larut maka kami dari LSM LPKNpun akan melakukan Corespondance kepada para pihak yang terkait dalam permasalahan ini untuk meminta penjelasan dan pertanggung jawabannya," Pungkasnya,(red)

Sumber: Jogi KR.

Tidak ada komentar:

Terkini

Apkasi Dukung Seruan Pemerintah Agar Masyarakat Tunda Mudik Lebaran Tahun Ini

Umum Apkasi Abdullah Azwar yang juga Bupati Banyuwangi sedang meninjau Rumah Isolasi untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berbasis Kecamat...