Skip to main content

Ir. Lamhot Sinaga: Telkom Indonesia dan Telkomsel Tak Perlu Dilebur, Tapi Dikuatkan Sesuai Core-nya



Teks: Ir. Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar. Foto: istimewa.

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Pernyataan berturut-turut Wakil Menteri (Wamen) BUMN dan Menteri BUMN tentang Telkom Indonesia menarik disimak. Hal ini disampaikan Ir Lamhot Sinaga Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar melalui rilis tertulisnya, Kamis (13/02/2020).

"Kalimat ini disampaikan Wamen dan Menteri BUMN, seolah ingin memberikan sinyal bahwa akan ada perombakan besar-besaran di tubuh Telkom. Baik secara organisasi maupun bentuk korporasi Telkom Indonesia," terang Lamhot Sinaga.

Menurutnya, Wamen BUMN mengatakan Telkom lamban berinovasi mengikuti zaman. Sementara kata dia, Menteri BUMN mengatakan, bahwa Telkomsel sebaiknya yang menjadi BUMN. Karena menyumbang reveneu 70% deviden kepada Negara, lebih besar dari Telkom Indonesia sebagai perusahaan induk.

"Ide dan gagasan Menteri BUMN ini perlu disikapi secara hati-hati, karena regulasi belum tentu memungkinkan untuk merealisasikan hal tersebut. Dan perlu dipahami juga, besarnya Telkomsel tidak lepas dari pemanfaatan infrastruktur jaringan yang dibangun oleh Telkom," ungkap Lamhot Sinaga.

Politisi asal Sumatera Utara ini juga melihat pembenahan terpadu dan terintegrasi harus dilakukan terhadap Telkom Indonesia. Agar bisa menjadi korporasi yang handal dan berdaya saing global.

"Telkom Indonesia perlu mempercepat pembangunan platform yang mendukung Inovasi Nasional. Saya ingin menyampaikan bahwa DPR mendukung BUMN
menjadi tulang punggung inovasi Nasional," jelasnya.

Ia juga mengatakan, Indonesia membutuhkan platform digital beserta infrastrukturnya yang pada akhirnya akan mendukung penguatan ekonomi nasional. Sebab katanya, semakin banyak tumbuhnya bisnis digital dan bisnis yang berbasis digital di masyarakat.

"Saya ingin mencontohkan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia yang masih minim sentuhan digital. Jika seandainya ada platform yang mengelola penjualan, kebutuhan barang dan distribusinya, maka bisa bersinergi dengan BUMN atau swasta. Sehingga dapat memangkas pemicu biaya (cost driver), karena terhubungnya pemasok, distribusi (logistik) dan UMKM," urainya panjang lebar.

*Kurangi Ketergantungan Digital Dari Luar Negeri*

Menurut Ir. Lamhot Sinaga, kita harus mengurangi ketergantungan dengan patform digital dari luar Indonesia. BUMN harus mengambil peran sebagai pusat inovasi nasional.

"Disinilah dibutuhkan platform digital yang cerdas, murah, mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat dan tentu saja berkelanjutan," ucap putra terbaik orang batak ini yang berusaha menjadi wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat dan mendukung tumbuh kembangnya pengusaha lokal maju.

Selain itu katanya, BUMN perlu memberikan insentif penggunaan infrastruktur telekomunikasi untuk kebutuhan inovasi digital. Ia juga berharap BUMN akan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan gairah masyarakat
dalam meningkatkan kemampuan memanfaatkan inovasi digital, agar para start up atau bisnis digital rintisan di Indonesia berkembang, tidak seperti saat ini yang mati sebelum berkembang.

"Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, siapakah BUMN yang menjadi leader dalam pengembangan platform inovasi nasional Saya melihat bahwa Telkom sebagai BUMN terbaik dalam bisnis Informasi dan teknologi di Indonesia yang tepat sebagai orkestrator untuk pengembangan inovasi nasional. Disitu letaknya sehingga Telkom Indonesia tidak relevan untuk ditiadakan, tetapi harus didorong terus untuk maju sesuai core bisnisnya," jelas Lamhot Sinaga.

Terakhir Lamhot Sinaga berharap kementerian BUMN tidak hanya menuntut tumbuhnya keuntungan dari Telkom. Akan tetapi katanya juga harus menilai dampak pengembangan digital yang dilakukan oleh Telkom yang berdampak hadirnya benefit-benefit yang dirasakan langsung oleh para pelaku usaha.

Penulis: Rilis Arnold Sinaga
Editor: Syafrudin Budiman SIP.

Comments

Popular posts from this blog

MENUJU INDONESIA BARU MELALUI DEMOKRASI

Baru saja Rakyat Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil yang baru saja berlangsung pada tanggal17 April 2019, dalam pilpres kali ini ada 2 pasangan calon yang bersaing untuk merebut siggasana presiden dan wakil presiden RI yakni pasangan Jokowi-Makruf sekaligus sebagai petahana yang mendapat no urut 01 dan pasangan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pada pemilu kali ini persaingan begitu panas antara kedua tim paslon, belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan pilpresdi Indonesia situasi yang seperti ini. Dimulai sejak sebelum penentuan masa kampanye sampai detik-detik terakhir perhitungan suarahasil pilpres situasi makin panas. Pasangan Jokowi-Makruf sebagai petahana sebenarnya sangat diuntungkan dalam situasi ini, karena tidak mengajukan cuti pada saat pelaksanaan proses pemiihan presiden otomatisdapat menggunakan fasilitas negarauntuk kepentingan kampanyenya, ditambah lagi dengan dukungan Aparat Sipil Negar…

JAMAAH TABLIGH KELOMPOK ISLAM TERBESAR DI DUNIA

Anggota Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H). Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam’iyah Islamiyah fakultas syari’ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M. <> Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren  Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Ken…

PP No. 11/2019: Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent…