Minggu, 05 Januari 2020

Merasa Tuntutan Diabaikan, Aktifitas PT. BCPM Dihentikan Warga Buleleng



Sulteng/Buleleng,Teropongtimeindonesia.com-Sejumlah tuntutan warga pemilik lahan desa Buleleng sudah disampaikan kepada pihak managemen PT. Bima Cakra Perkasa Mineralindo (BCPM) melalui rapat Sosialisasi yang dilaksanakan di Balai Desa Buleleng, 21 Desember 2019 lalu.

Ada 8 poin tuntutan disampaikan saat itu kepada perwakilan managemen perusahaan BCPM. Mulai soal lahan yang 50 Ha bersertifikat, warga menuntut CSR sebesar Rp. 3.000/MT, bagi hasil Rp. 7.000/MT dan tanam tumbuh Rp. 150.000/pohon dengan ketentuan 1 Ha kurang lebih 250 pohon.

"Untuk lahan diluar 50 Ha, seluas 54 ha, kami menuntut CSR sebesar Rp. 3.000/ MT dan bagi hasil $ 1 Dolar/MT, ditambah tali asih Rp. 200.000.000/Ha," kata salah seorang tokoh masyarakat desa Buleleng, Sabtu (4/1/2020).

Tidak hanya itu, pihak PT. BCPM diminta segera membayar atau melunasi pengapalan selama Oktober, November dan Desember 2019. Begitu pula mengenai pemberdayaan masyarakat desa Buleleng, diminta harus lewat satu pintu yaitu, BUMDes Desa Buleleng.

"Kami juga menuntut agar PT. Bima segera membayar utang kapal dan Rp. 300.000.000. Dan mendesak PT. BCPM untuk menggugat pihak BPN dan Dinas Kehutanan, baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat," ungkapnya.

Mengenai karyawan, lanjutnya, setiap karyawan baru masuk harus dikontrak. Setelah kontrak 3 bulan akan ada peninjauan kembali. "Itu poin-poin tuntutan kami, yang sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 3 Januari 2020 belum ada jawaban dari pimpinan PT. BCPM," bebernya.

Lebih lanjut dikatakannya, diabaikannya tuntutan dengan minimnya respon pihak perusahaan membuat masyarakat mendesak agar PT. BCPM menghentikan aktifitas penambangan diareal desa Buleleng. "Tapi setelah pertemuan kembali hari ini, kami memberikan waktu kembali kepada pihak perusahaan hingga 11 Januari 2020" pungkasnya.

Sementara itu, Departemen Legal PT. BCPM, Irwan Budiawan saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengabaikan tuntutan warga Buleleng. Akan tetapi, dasar tuntutan harus diperjelas dahulu, khusus soal lahan 50 Ha dan 54 Ha tersebut.

"Mengenai lahan 50 Ha itu, kami sudah tidak mau membahas. Sudah selesai dan kami punya agrimen soal itu. Sedangkan lahan 54 Ha yang klaim warga Buleleng, perlu diperjelas batas desa Laroenai dan Buleleng agar tidak terjadi tumpang-tindi pembayaran," katanya.

Menanggapi desakan warga soal gugatan ke pihak BPN dan Kehutan, Irwan mengaku, pihaknya tidak akan melakukan hal tersebut. "Seharusnya, pihak warga yang melakukan gugatan, bukan sebaliknya," imbuhnya. (Wardi)

Tidak ada komentar:

Terkini

Wakapolda Sulsel Hadiri Rakor Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prov Sulsel

Makassar,Teropongtimeindonesia.com -Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs. Halim Pagarra, M. H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Terkait ...