Skip to main content

Pangdam XII/Tpr Serahkan 3 Unit Mobil Ilegal Hasil Operasi Satgas Pamtas 643 Kepada Bea Cukai Kalbar



Kubu Raya,Teropongtimeindonesia.com  - Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura secara resmi menyerahkan sebanyak 3 unit mobil sport dan mewah asal Malaysia yang sebelumnya diamankan oleh kodam kepada Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar). Acara penyerahan ini berlangsung di Makodam XII/Tpr, Jalan Arteri Alianyang, Sungai Raya, Kubu Raya.Selasa (19/11/19)

Adapun 3 unit mobil tersebut adalah  mobil sport Classic jenis Porsche Carrera 911 (diamankan 14 Juli 2019), Mercedes Benz Ag Tiger 230e (diamankan 8 September 2019) dan Toyota Land Cruiser II 4 WD (diamankan 18 September 2019). Ketiganya merupakan mobil asal Malaysia yang sebelumnya berhasil diamankan oleh Kodam XII/Tpr melalui Satgas Pamtas Yonmek 643/Wns di daerah perbatasan.

Penyerahan ketiga barang bukti tersebut dilakukan langsung oleh Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad kepada Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat, Azhar Rasyidi. 

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad saat memberikan keterangan menyampaikan, Kodam XII/Tpr selaku komando operasi melalui Satgas Pamtas Yonmek 643/Wns melaksanakan tugas operasi pengamanan perbatasan. Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurang lebih 9 bulan telah berhasil menggagalkan tindak ilegal sebanyak 103 kasus. 

"Adapun yang paling menonjol adalah kita lihat bersama saat ini, ada tiga kendaran asal Malaysia yang dibawa ke wilayah Indonesia," 

Pangdam XII/Tpr juga menyampaikan adanya barang bukti yang diamankan tersebut telah membuktikan bahwa satuan tugas pengamanan perbatasan sudah bekerja secara maksimal dengan saling bekerjasama lintas sektoral antara instansi di perbatasan.

"Untuk itu barang bukti ini kita serahkan langsung kepada Bea Cukai yang tentunya akan diproses dengan ketentuan yang berlaku," tukas Pangdam XII/Tpr.

Sementara Kakanwil Ditjen Bea Cukai Kalbar, Azhar Rasyidi mengucapkan terimakasih kepada Kodam XII/Tpr atas penyerahan ketiga barang bukti tersebut.

"Sesuai dengan ketentuan barang ini akan ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara, kemudian bisa dilelang dan kita ajukan dengan kementrian keuangan," katanya..

Sedangkan untuk menentukan besarnya nilai dari ketiga barang bukti tersebut kata Azhar Rasyidi, pihaknya akan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak. 

Kakanwil Ditjen Bea Cukai Kalbar, Azhar Rasyidi terkait masih adanya upaya penyelundupan barang ilegal di perbatasan menyampaikan, bahwa pihaknya akan meningkatkan kerjasama dengan Kodam XII/Tpr untuk melakukan pengawasan di perbatasan.

"Kami tadi juga sudah berdiskusi dengan bapak Pangdam bagaimana kedepannya akan meningkatkan untuk memfokuskan lagi apa yang kita harus lakukan penertiban di perbatasan.  Karena perbatasan terpanjang di republik ini adalah perbatasan Kalimantan barat dan ini perlu dukungan dari pihak TNI," pungkasnya. (Pendam XII/Tpr).(*)

Comments

Popular posts from this blog

MENUJU INDONESIA BARU MELALUI DEMOKRASI

Baru saja Rakyat Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil yang baru saja berlangsung pada tanggal17 April 2019, dalam pilpres kali ini ada 2 pasangan calon yang bersaing untuk merebut siggasana presiden dan wakil presiden RI yakni pasangan Jokowi-Makruf sekaligus sebagai petahana yang mendapat no urut 01 dan pasangan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pada pemilu kali ini persaingan begitu panas antara kedua tim paslon, belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan pilpresdi Indonesia situasi yang seperti ini. Dimulai sejak sebelum penentuan masa kampanye sampai detik-detik terakhir perhitungan suarahasil pilpres situasi makin panas. Pasangan Jokowi-Makruf sebagai petahana sebenarnya sangat diuntungkan dalam situasi ini, karena tidak mengajukan cuti pada saat pelaksanaan proses pemiihan presiden otomatisdapat menggunakan fasilitas negarauntuk kepentingan kampanyenya, ditambah lagi dengan dukungan Aparat Sipil Negar…

JAMAAH TABLIGH KELOMPOK ISLAM TERBESAR DI DUNIA

Anggota Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H). Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam’iyah Islamiyah fakultas syari’ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M. <> Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren  Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Ken…

PP No. 11/2019: Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent…