Skip to main content

Kapolsek Pallangga Aktif Cek Kondisi Kendaraan Dinas




TEROPONGTIMEINDONESIA - GOWA - Kapolsek Pallangga Akp Hendra Suyanto, S.Sos didampingi Waka Polsek Iptu Sulaeman pagi ini melakukan pengecekan Kendaraan dinas dihalaman kantor Polsek, Kamis,(21/11/2019).

Pengecekan ini dilakukan  guna mengetahui kondisi randis, agar dalam pengoperasiannya berjalan baik, pemeriksan dan pengecekan ini roda empat ini dimulai dari, pengecekan rem kendaraan, Oli, Air Kabulator, sirine, selain itu Kapolsek  dan waka polsek juga mengecek Kondisi Randis roda dua yang digunakan bhabinkamtibmas, kapolsek menghimbau kepada personil yang menggunakan kendaraan dinas harus betul betul dijaga kebersihannya serta dilakukan servis setiap saat.


Dikatakan Kapolsek Pallangga Akp Hendra Suyanto, S.Sos menjelaskan, kondisi kendaraan yang baik sangat menunjang kinerja bawahannya dalam melaksanakan tugas ataupun membina masyarakat. Apalagi dengan medan di wilayahnya yang cukup beragam.

“Hari ini kami melakukan pengecekan terhadap randis anggota, baik roda dua maupun roda empat, tujuannya agar anggota lebih maksimal dalam melaksanakan tugas membina masyarakat, Tutur Mantan Kasi Propam Polres Gowa ini.

“Kami berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Anggota juga melakukan patroli hingga berbagai pelosok di wilayah hukum Polsek pallangga, Sejauh ini anggota sudah menjalankan tugasnya dengan benar dalam melayani masyarakat,” Tambah Kapolsek.

(IRWAN)

Comments

Popular posts from this blog

MENUJU INDONESIA BARU MELALUI DEMOKRASI

Baru saja Rakyat Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil yang baru saja berlangsung pada tanggal17 April 2019, dalam pilpres kali ini ada 2 pasangan calon yang bersaing untuk merebut siggasana presiden dan wakil presiden RI yakni pasangan Jokowi-Makruf sekaligus sebagai petahana yang mendapat no urut 01 dan pasangan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pada pemilu kali ini persaingan begitu panas antara kedua tim paslon, belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan pilpresdi Indonesia situasi yang seperti ini. Dimulai sejak sebelum penentuan masa kampanye sampai detik-detik terakhir perhitungan suarahasil pilpres situasi makin panas. Pasangan Jokowi-Makruf sebagai petahana sebenarnya sangat diuntungkan dalam situasi ini, karena tidak mengajukan cuti pada saat pelaksanaan proses pemiihan presiden otomatisdapat menggunakan fasilitas negarauntuk kepentingan kampanyenya, ditambah lagi dengan dukungan Aparat Sipil Negar…

JAMAAH TABLIGH KELOMPOK ISLAM TERBESAR DI DUNIA

Anggota Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H). Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam’iyah Islamiyah fakultas syari’ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M. <> Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren  Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Ken…

PP No. 11/2019: Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent…