Skip to main content

TNI/Polri dan Media Siap Mengawal Suksesnya Pemilu 2019 yang Aman dan Damai

Teropongtimeindonesia.Com, Jakarta - Memasuki masa tenang (14-16 April 2019) dalam tahapan Pemilu 2019, Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si. kembali menegaskan, TNI dan Polri netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu), 17 April 2019. Penegasan perwakilan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tersebut disampaikan pada acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri dalam rangka menjamin keamanan masyarakat sampai ke TPS di JI Expo Kemayoran, Minggu (14/04/2019).

Pada kesempatan acara Apel Patroli skala besar TNI-Polri yang juga dihadiri oleh para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya tersebut, Kapolda dan Pangdam juga berkesempatan mengechek kesiapsiagaan personil, peralatan dan kendaraan dalam rangka mengamankan rangkaian perhelatan nasional, pesta demokrasi Pemilihan Umum 2019 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

"Apel Kesiapsiagaan Polri dan TNI ini menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa keamanan negara dijamin dan dijaga dengan penuh tanggungjawab oleh TNI/Polri sehingga tidak ada lagi ketakutan masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019 mendatang dengan sukarela melaksanakan haknya sebagai warga negara mengikuti Pemilu 2019," ujar Pandam Jaya Mayjend TNI Eko Margiono yang didampingi Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si.

Drs. Gatot Eddy Pramono, M.Si menambahkan, Polri dan TNI juga menunjukkan kepada pihak yang berniat akan mengganggu jalannya   Pemilu 2019 dengan berbagai cara. "Bagi pihak manapun yang mau mengganggu stabilitas pesta demokrasi maka akan berhadapan dengan Polri dan TNI, yang secara otomatis siaga dan siap menindak siapapun juga yang berupaya menggagalkan pelaksanaan Pemilu 2019 dengan melanggar hukum dan melawan konstitusi negara," imbuhnya.

Pada kesempatan ini Ketua Umum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada media ini menyatakan mendukung sepenuhnya sikap yang diambil oleh TNI/Polri dan semoga para prajurit TNI/Polri yang berperan dalam pengamanan Pemilu harus siap. "Kita dukung sepenuhnya, dan untuk itu TNI/Polri harus benar-benar siap, mulai dari personil, logistik, pengetahuan metode pengamanan dan Standard Operasi Pengamanan Pemilu, termasuk pengetahuan personel tentang kategori pelanggaran Pemilu dan lain sebagainya," ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Prajurit TNI/Polri, lanjut Wilson, juga harus netral, tidak mendukung salah satu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta tidak mudah terpancing emosi ketika bertugas dan harus mengedepankan profesionalisme.

Dalam kesempatan apel besar di Halim menyatakan Polri menjamin keamanan warga yang akan datang ke TPS, menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu hingga selesai Penghitungan Suara dan seluruh rangkaian Pemilu 2019 hingga tuntas serta menyatakan netralitas Polri. (WRI/Red)

Comments

Popular posts from this blog

MENUJU INDONESIA BARU MELALUI DEMOKRASI

Baru saja Rakyat Indonesia mengalami peristiwa bersejarah dalam proses demokrasi di Indonesia yakni pemilihan presiden dan wakil yang baru saja berlangsung pada tanggal17 April 2019, dalam pilpres kali ini ada 2 pasangan calon yang bersaing untuk merebut siggasana presiden dan wakil presiden RI yakni pasangan Jokowi-Makruf sekaligus sebagai petahana yang mendapat no urut 01 dan pasangan Prabowo-Sandi dengan nomor urut 02. Pada pemilu kali ini persaingan begitu panas antara kedua tim paslon, belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan pilpresdi Indonesia situasi yang seperti ini. Dimulai sejak sebelum penentuan masa kampanye sampai detik-detik terakhir perhitungan suarahasil pilpres situasi makin panas. Pasangan Jokowi-Makruf sebagai petahana sebenarnya sangat diuntungkan dalam situasi ini, karena tidak mengajukan cuti pada saat pelaksanaan proses pemiihan presiden otomatisdapat menggunakan fasilitas negarauntuk kepentingan kampanyenya, ditambah lagi dengan dukungan Aparat Sipil Negar…

JAMAAH TABLIGH KELOMPOK ISLAM TERBESAR DI DUNIA

Anggota Jamaah Tabligh Jamaah Tabligh didirikan oleh syeikh Muhammad Ilyas bin Syeikh Muhammad Ismail, bermazhab Hanafi, Dyupandi, al-Jisyti, Kandahlawi (1303-1364 H). Syeikh Ilyas dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur, India. Ilyas sebelumnya seorang pimpinan militer Pakistan yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu di desanya, kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaikan pelajarannya di sekolah Dioband, kemudian diterima di Jam’iyah Islamiyah fakultas syari’ah selesai tahun 1398 H. Sekolah Dioband ini merupakan sekolah terbesar untuk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yang didirikan pada tahun 1283H/1867M. <> Di Indonesia, hanya membutuhkan waktu dua dekade, Jamaah Tabligh (JT) sudah menggurita. Hampir tidak ada kota di Indonesia yang belum tersentuh oleh model dakwah mereka. Tanda kebesaran dan keluasan pengaruhnya sudah ditunjukkan pada saat mengadakan “pertemuan nasional” di Pesantren  Al-Fatah Desa Temboro, Magetan, Jawa Timur pada tahun 2004. Ken…

PP No. 11/2019: Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa

Jakarta,Teropongtimeindonesia.com - Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.
Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tent…